Polda Jawa Barat mengikuti kegiatan Presentasi dan Wawancara Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik di Komisi Informasi Jawa Barat Tahun 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Hendra Rochmawan, S.I.K., M.H., pada Selasa, 10 November 2026, pukul 16.00 WIB hingga selesai, bertempat di Ruang Jabar Command Center, Jalan Diponegoro No. 22, Citarum, Kota Bandung.
Kegiatan ini menjadi momentum bagi Polda Jabar untuk memaparkan berbagai capaian, inovasi, strategi, serta komitmen dalam mewujudkan pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam presentasi dan wawancara tersebut, Kabid Humas Polda Jabar menyampaikan bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi publik berpedoman pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, serta Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kehumasan.
Bid Humas Polda Jabar sebagai ujung tombak komunikasi publik Polri memiliki peran strategis dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi, publikasi kegiatan kepolisian, serta membangun komunikasi yang efektif antara Polri, masyarakat, dan mitra media.
Polda Jabar terus berupaya menghadirkan pelayanan informasi publik yang unggul melalui pengelolaan informasi secara teratur, transparan, akuntabel, dan responsif. Dalam paparan tersebut dijelaskan bahwa informasi publik dikelompokkan menjadi beberapa kategori, meliputi :
- Informasi berkala, seperti laporan kinerja, data anggaran, dan program kegiatan.
- Informasi serta-merta, meliputi peringatan publik, situasi darurat, dan informasi keselamatan.
- Informasi setiap saat, seperti profil instansi, regulasi internal, dan standar pelayanan.
- Informasi yang dikecualikan, meliputi data penyidikan, identitas saksi, serta strategi operasional yang harus dilindungi sesuai ketentuan hukum.
Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Hendra Rochmawan, S.I.K., M.H. menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
“Polda Jawa Barat terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui transparansi, komunikasi yang proaktif, serta pemanfaatan teknologi digital. Kami menyadari bahwa keterbukaan informasi bukan hanya tentang menyampaikan berita, tetapi juga bagaimana membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri,” ungkap Kombes Pol. Hendra Rochmawan, Kamis (12/11/2026)
Ia juga menekankan pentingnya menjadikan kritik dan saran masyarakat sebagai motivasi dalam melakukan pembenahan institusi.
“Jadikan kritik dan saran dari masyarakat sebagai motivasi dan pembenahan institusi menjadi lebih baik lagi, khususnya di dunia digital. Kami akan terus meningkatkan kecepatan respons informasi, kompetensi digital personel, kualitas konten, serta memperkuat sinergi dengan media dan stakeholder,” tambahnya.
Sejalan dengan evaluasi dan arahan Rakernis Humas Polri Tahun 2026, Bidhumas Polda Jabar juga berupaya mengembangkan fungsi kehumasan dari sekedar membuat berita menjadi membangun kepercayaan, mengelola persepsi publik, memperkuat komunikasi digital, serta merespons dinamika informasi secara cepat dan akurat.
Kabid Humas Polda Jabar turut menyampaikan pesan bahwa keberhasilan komunikasi Polri tidak hanya diukur dari banyaknya informasi yang dipublikasikan, melainkan dari tingkat pemahaman, kepercayaan, dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Melalui kegiatan Presentasi dan Wawancara Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Komisi Informasi Jawa Barat, Polda Jabar berharap dapat terus meningkatkan kualitas tata kelola informasi, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta mewujudkan pelayanan publik yang semakin profesional, informatif, dan terpercaya.
Bandung 12 November 2026
Dikeluarkan oleh Bid Humas Polda Jabar
Pemberitaan soal capaian Polda Jabar ini penting, tetapi yang lebih dibutuhkan warga adalah data per kecamatan. Dengan begitu publik bisa menilai sendiri apakah angka nasional itu benar-benar terasa di kota mereka.
Monev keterbukaan informasi publik sebaiknya memuat contoh permohonan yang berhasil dan ditolak. Dua-duanya menunjukkan apakah prosedur benar-benar berjalan.